Diplomat Cilik RI Perjuangkan Pemberantasan Kemiskinan
Den Haag – Delegasi antara lain meminta keadilan distribusi kekayaan di dunia dan perhatian pada pembangunan pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.
Hal itu disampaikan delegasi diplomat cilik Sekolah Indonesia Nederland (SIN) dalam forum The Hague Internasional Model United Nations (THIMUN) ke-39, di World Forum Convention Center, Den Haag, 21-26 Januari 2007, yang baru berakhir kemarin.
Wartawan detikcom di Den Haag, Eddi Santosa melaporkan, delegasi SIN dalam THIMUN tahun ini diketuai Resiyaman Patrick Oratmangun dan Avidyarahma GA (Sidang Umum), dengan anggota I Gde Arga dan Amrullah (ECOSOC), Indah Cahyani dan Amalia Yasmine (HAM), Karima Yunisa dan Bayumurti Martopo (Konferensi Khusus Pemberantasan Kemiskinan).
Secara organisasi, dalam forum PBB cilik tahun ini delegasi menduduki komisi Dana Kependudukan PBB (UNFPA). Mereka didampingi guru pembina Iskandarsyah sebagai Model United Nation (MUN) Director. Sebagai delegasi UNPFA, mereka hanya bisa berbicara, memberikan saran dan masukan, tapi tidak memiliki hak suara (vote). Berbeda dengan delegasi yang duduk mewakili negara.
Isu Kemiskinan
Isu pemberantasan kemiskinan di dunia menjadi perhatian dalam sidang-sidang di Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Delegasi SIN menyampaikan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah serius yang dihadapi dunia sekarang.
Delegasi berpendapat bahwa perlu ada dana dunia dan membuat lembaga pembiayaan untuk memberantas kemiskinan. Kekayaan dunia juga harus didistribusikan secara adil, yakni negara kaya harus membantu membasmi kemiskinan yang melanda dunia dengan memberikan jaminan keuangan.
Selain itu disampaikan bahwa PBB, negara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus bekerjasama dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Juga dipandang penting untuk meningkatkan mutu desa dengan memberikan training dan pendidikan kepada masyarakat setempat.
Sementara itu terkait dengan hasil-hasil World Summit on Sustainable Development (KTT Pembangunan Berkelanjutan), delegasi mendesak PBB agar menekan negara-negara besar dan maju untuk benar-benar mengimplementasikan hasil-hasil yang telah disepakati, bukan hanya sekedar janji. Di samping itu disuarakan juga agar negara-negara berkembang dibantu meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan.
Dalam Konferensi Khusus Pemberantasan Kemiskinan, delegasi menyampaikan bahwa lembaga PBB seperti Bank Dunia harus memberikan kredit tanpa bunga kepada negara berkembang. PBB juga harus memberikan supervisi di bidang ekonomi dan keuangan untuk mengatasi kemiskinan.
Delegasi juga mengusulkan di setiap desa perlu ada tenaga kesehatan, mencegah dan membasmi HIV/AIDS dan kepada kaum perempuan perlu kesempatan memeriksakan kesehatan terutama pada masa-masa kehamilan.
Bekal
Guru pembina Iskandarsyah menjawab pertanyaan detikcom mengatakan, sebelum berangkat ke THIMUN alias forum PBB cilik, siswa-siswa SIN tersebut melakukan kunjungan ke KBRI Den Haag untuk mendapatkan wawasan dan pembekalan. Mereka diterima Wakil Dubes Djauhari Oratmangun.
Djauhari, diplomat karir yang memiliki pengalaman selama 25 tahun di PBB, dalam kesempatan itu membekali mereka pengetahuan tentang organisasi PBB, peran Indonesia di dunia internasional, teknik diplomasi, debat dan negosiasi dalam membuat resolusi-resolusi.
Menurut Iskandarsyah, forum PBB cilik bagi siswa-siswi SIN merupakan bagian dari sarana pendidikan di luar sekolah. “Forum ini sangat baik untuk menambah wawasan intenasional, terutama untuk belajar berdebat dan negosiasi,” demikian Iskandarsyah.
(sumber Detik Com)
